Paslen.com – JAKARTA – Wakil Ketua MPR Khawatir 2,2 Juta Honorer Bergejolak, Pemerintah Jangan Sembarangan. Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Aliansi Honorer Nasional (Rakornas AHN) digelar di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). Acara dihadiri ratusan perwakilan tenaga honorer dari berbagai daerah, yang datang secara bergelombang sejak pagi ke komplek gedung wakil rakyat di Senayan.
Keterangan pers dari Bagian Humas Setjen MPR menyebutkan, hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Ketua MPR Yandri Susanto S.Pt., Anggota MPR dari Fraksi PAN yakni Guspardi Gaus dan Saleh Partaonan Daulay. Hadir juga Ketua Umum DPP AHN Retno Edi Kurniadi, serta Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden Lenis Kogoya. Wakil Ketua MPR Yandri Susanto saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakornas AHN menyatakan komitmennya sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan nasib honorer.
“Kami tidak ada artinya kalau tidak ada rakyat, kami tidak bisa menjadi pimpinan lembaga negara kalau tidak ada rakyat,” kata Yandri. “Rakyat itu bagian dari yang harus diperjuangkan, salah satunya adalah tenaga honorer,” ujar pria kelahiran 7 November 1974 itu.
Jumlah Honorer 2,2 Juta Orang Politikus dari PAN itu mengatakan, keberadaan tenaga honorer penuh dengan dinamika.
Alumnus Universitas Bengkulu itu mengatakan, ketika seorang menjadi bupati, walikota, dan gubernur yang baru, mereka mengangkat tenaga honorer. Inilah penyebab jumlah tenaga honorer sangat banyak. “Catatan terakhir jumlah tenaga honorer mencapai 2,2 juta orang,” sebut Yandri. “Sebanyak 300.000-an orang berada di pusat dan 1.800.000-an orang ada di daerah,” sambungnya. Dia mengingatkan pemerintah harus hati-hati dalam menyelesaikan masalah honorer.
“Karena tenaga honorer adalah anak bangsa,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Banten II itu. Para honorer, kata Yandri, sudah mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka ada yang jadi guru, tenaga teknis, dan lain sebagainya. Ditegaskan lagi bahwa pemerintah harus berhati-hati menyelesaikan tenaga honorer. Pria asal Bengkulu itu juga meminta pemerintah tidak menyepelekan sekolah swasta. “Maka jangan pernah meremehkan tenaga honorer. Jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya swasta,” ucapnya.
Kalau tidak ada guru honorer, lanjutnya, anak bangsa akan banyak yang terlantar dan tidak terlayani dengan baik. Demikian juga kalau di sekolah tidak ada tenaga teknis dan pendukung lainnya. “Bila tidak ada sekolah swasta, bangsa ini juga akan gelagapan.
” Tuntaskan Masalah Honorer Tanpa Gejolak Yandri Susanto berharap pada pemerintah bisa menyelesaikan masalah honorer sebaik mungkin supaya tidak ada gejolak. Rencana penghapusan honorer per November 2023 harus dipersiapkan secara cermat. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah ini. “Bila masalah tenaga honorer tuntas, maka ini sebagai kado terindah buat tenaga honorer.
” Dia mengakui, pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN akan membebani keuangan negara karena harus menyediakan sekian puluh triliun untuk penggajian dan sebagainya. Yandri yang pernah menjadi Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan format penyelesaian tenaga honorer menjadi rapi, tidak ada gejolak, dan terkendali. “Bila buru-buru bisa membuat gejolak ataupun situasi tidak kondusif apalagi di tahun 2023,” kata Yandri. Bila tenaga honorer yang jumlahnya 2,2 juta orang itu bergejolak, sambung Yandri Susanto, sudah pasti akan mengganggu stabilitas di masyarakat. (rls/sam/jpnn)
