Paslen.com – Disalain dari jpnn.com Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini lebih berpihak kepada honorer. Salah satunya meniadakan tes bagi honorer K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdiannya minimal 3 tahun serta tercatat di data pokok pendidikan (Dapodik).
Namun, kebijakan tersebut berdampak besar. Menurut Wakil Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPGPPPK) Pusat Hasna, kemunculan honorer bodong tidak bisa ditahan lagi.
“Mereka ramai-ramai minta dimasukkan ke dalam daftar pokok pendidikan (Dapodik),” kata Hasna kepada JPNN.com, Kamis (11/8).
Baca Juga: Apakah Benar Honorer Usia di Atas 56 Tahun Tak Masuk Pendataan, nih Penjelasan BKN
Melihat fenomena tersebut, Hasna mengusulkan agar syarat seleksi tanpa tes itu direvisi. Jangan hanya masa pengabdian minimal tiga tahun, tetapi lebih dari itu.
Masa kerja minimal tiga tahun menurut Hasna, mudah disisipi honorer siluman. Dia menyarankan masa kerja minimal lima tahun agar yang bodong sulit masuk.
“Jelang pemilu begini, macam-macam cara dilakukan untuk mendapatkan suara. Honorer objek yang strategis untuk mendulang suara,” terangnya.
Baca Juga : Inilah Jumlah Formasi dan Anggaran Yang Di Butuhkan Untuk PPPK Guru 2022
Hasna khawatir pendataan honorer akan membuat jumlah tenaga non-ASN membeludak. Dia memperkirakan jumlah honorernya di atas 3 jutaan, baik guru, tenaga kependidikan (tendik), adminstrasi, dan teknis lainnya.”Banyak yang silau duit yang tidak seberapa sehingga tega mengorbankan honorer asli demi memasukkan honorer siluman,” ucapnya.
Ada juga honorer di kecamatan yang memiliki ijazah sarjana pendidikan masuk Dapodik guru SD.
“Regulasi sudah melarang merekrut honorer baru, ada apa ya dengan para kepala sekolah. Kok nekat merekrut guru honorer baru” pungkas Hasna.
